Selamat Pagi

Basmi Korupsi, Kedepankan Integritas

Dirk Tiwery

Kejahatan korupsi masih mengancam sendi bangsa ini. Indeks korupsi di Maluku masih belum mamu ditekan turun. Berbicara memerangi atau membasmi korupsi di Maluku butuh kekompakan serta komitmen dari aparat penegak hukm utamanya Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisiaan.

Tiga lembaga ini punya peranan penting untuk menindak para penyeleweng uang negara. Publik akan mendukung upaya penegakkan hukum berkaitan dengan pemberantsan korupsi itu sendiri, jika pihak berwenang dalam menegakkan hukum mengedepankan integritas dan patut berlaku jujur dan adil.

Semua pihak punya tanggung jawab untuk melawan korupsi. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari instansi pemerintahan (aparatur negara) termasuk kepala daerah. Dalam mengelola pemerintahan di berbagai level, jangan mudah tergiur dengan kapasitas atau jabatan, sehingga bertindak keliru untuk menyelewengkan keuangan negara/daerah.

Bukan rahasia lagi (sudah menjadi konsumsi publik), hampir di 11 kabupaten dan kota di Maluku ada saja praktek korupsi yang melibatkan oknum penyelenggara negara (ASN) dan pihak terkait.

Kekuasaan cenderung dekat dengan korupsi, memang tak bisa dipungkiri. Ruang korupsi itu muncul karena danya kedekatan pihak tertentu dengan kekuasaan sehingga nekat bertindak melanggar ketentuan.

Korupsi ragam cara tergantung ruang dan waktu tentunya ada kesempatan. Potensinya bisa melalui sistem atau peraturan yang dibuat (kebijakan), sehingga ada ruang atau celah dimanfaatkan oleh oknum untuk memenuhi kepentingan pribadi dan segelintir orang.

Pencegahan korupsi di Maluku masih berbeda dengan fakta di lapangan. Sebab, korupsi masih saja terjadi di negeri ini. hal Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPK, Kejaksaan dan Kepolisiana untuk bisa mengatasi “penyakit kronis” ini.

Sampai saat ini, masih cukup krusial mencari format sebagai solusi untuk mengobatinya. Sehingga sudah sepatutnya semua pihak harus ekstra ketat dalam mengawasi APBD dan APBN yang setiap tahun digelontorkan.

Hal itu penting diolakukan sehingga APBN/APBD benar-benar diimplementasikan untuk pembangunan masyarakat dan daerah secara luas. Jika ada temuan, maka wajib bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelakunya.

Pemerintah daerah mulai Provinsi hingga Kabupaten dan Kota dalam kebijakannya, harus menghindari potensi kebocoran anggaran. Pelayanan publik, jangan cenderung berbasis proyek yang pada akhirnya bermuara kepada praktek korupsi.

Disamping penindakan dilakukan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, pengawasan terhadap keuangan negara/daerah patut juga ditngkatkan. (*)

 

 

Tinggalkan Komentar