Selamat Pagi

Berantas Korupsi, KPK Jangan Kendor

Bakri Wattimena

Masa ‘transisi’ di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak seharusnya membuat personil KPK harus kendor atau lengah dalam upaya memberantas kasus korupsi.

Untuk menghindari opini miring terhadap KPK, sepatutnya kasus atau perkara dugaan tipikor maupun suap(gratifikasi), harus dituntaskan tanpa tebang pilih.

KPK tidak boleh sekadar mengeejar ‘target’ (mengejar rating) pemenuhan di setiap periodesasinya tentang berapa jumlah kasus yang telah diusut atau ditangani, yang lebih penting adalah hasil akhir yakni kasus atau perakra yang ditangani tersebut harus dilakukan secara jujur dan adil.

Berkaitan dengan itu, proses hukum yang sementara dilakukan KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan gratifikasi anggaran proyek pembangunan sarana infatsruktur tahun 2011-2016 di Kabupaten Buru Selatan, patut dilakukan secara transparan.

Para oknum yang diduga bertindak korupsi serta yang memberi dan menerima suap terkait pekerjaan sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2011-2016 di Kabupaten Buru Selatan, wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Kasus ini mencuat diduga ada oknum pejabat di Dinas PUPR dan kepala daerah ditengarai terlibat menerima suap dari oknum kontraktor (pemberi suap). Hal Ini menjadi tugas dan kewenangan KPK untuk memproses kasus ini selanjutnya.

Tugas KPK utamanya memberantas korupsi tentu akan didukung pihak-pihak terkait maupun masyarakat. Intinya soal korupsi, tak ada bargaining. Pelakunya harus ditindak tegas tanpa pandang apa pangkat dan golongan seseorang. Sebab, semua warga negara di mata hukum sama derajatnya.

Pendalaman perkara tipikor dan gratifikasi yang diduga melibatkan oknum kontraktor dan pejabat serta ASN di kabupaten Bursel, tentu KPK punya alasan mendasar hingga kasus ini ditangani.

Publik tetap menaruh harapan serta memberi apresiasi kepada KPK untuk intens mengusut kasus ini hingga tuntas dengan berlaku adil dan jujur. Sehingga endingnya bisa diketahui secara pasti, tentang siapa sebenarnya yang telah menyelewengkan anggaran tahun 2011-2016 di kabupaten Buru Selaan. (*)

Tinggalkan Komentar