Politik

BK DPRD Tunggu Laporan dari Korban

Kantor DPRD Kota Ambon

AMBON, SPEKTRUM – Terkiat dengan adanya utang biaya rumah sakit oleh oknum anggota DPRD Kota Ambon, berinisial OF, sampai sekarang ini masih menjadi tanda tanya besar di publik.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ambon terkesan membela oknum anggota DPRD Kota Ambon tersebut. Pasalnya OF, sesuai informasi yang dihimpun Spektrum, ternyata mempunyai utang biaya RSUD senilai Rp.30 juta.

Menyikapi adanya dugaan utang biaya RSUD oleh oknum Anggota DPRD Kota Ambon, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ambon, Lucky Upulattu Nikijuluw, mengatakan kalau pihak yang merasa dirugikan itu tidak melaporkan secara institusi kepada Badan Kehormatan DPRD, maka dianggap, tidak ada berita.

“Minimal yang merasa dirugikan harus menyurati resmi BK DPRD Kota Ambon,” ujar Nikijuluw, kepada Spektrum, Kamis (2/5) lewat ponselnya.

Alasannya, alat kelengkapan Dewan adalah badan negara yang tugasnya melihat kode etik Anggota DPRD, sehingga jika belum ada laporan resmi ke BK DPRD, maka BK juga tidak pernah akan memeriksa oknum Anggota DPRD itu.

“Bagi pihak yang merasa telah dirugikan oleh oknum Anggota DPRD Kota Ambon, harus melapor ke Alat Kelengkapan Dewan dalam hal ini BK DPRD, dari situlah akan kita lakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD yang dianggap telah melanggar kode etik, misalnya seperi yang duluh kasus pak Maicel Louhenapessy yang pernah melapor pak Gerad Mailoa, itu langsung kita periksa. Intinya kalau ada laporan resmi dari korban, maka kita akan periksa, jika tidak maka kita tidak bisa periksa, karena kita punya data juga tidak ada,” jelasnya.

Menurut dia, intinya BK DPRD Kota Ambon, menunggu laporan dari pihak yang dikorbankan dan merasa dirugikan oleh oknum Anggota DPRD Ambon.

Dilansir Spektrum sebelumnya, pihak Rumah Sakit Umum Haulussy (RSUD) menagih biaya perawatan kepada seorang anggota DPRD Kota Ambon berinisial OF yang tidak melunasinya.

Pasalnya, pihak RSUD telah menagih, tetapi OF masih belum mau melunasinya. Biayanya kurang lebih Rp.30 juta yang harus dilunasi.

Kepala Ruangan, Ny. V. Rahamis kepada awak media pekan kemarin menjelaskan, pihak RSUD sudah mencoba untuk menghubunginya (OF) berulang kali, tetapi OF terkesan menghindar dan tak mau meladeni panggilan telepon dan pesan SMS yang dikirim.

”Kami sudah sering menghubungi melalui telepon beberapa kali untuk meminta melunasi biaya RS sekitar Rp.30 juta. Tetapi dia (OF) selalu tidak mau menanggapi pnggilan telepon maupun pesan SMS yang dikirim,” tutur Rahamis.

Rahamis juga menceriterakan, pasca kecelakaan lalulintas terhadap seorang anak yang ditangani OF, selama empat hari dirawat di RSUD Haulussy, namun nyawa anak itu tidak dapat ditolong dan meninggal.

“Jadi dia (OF) tidak bayar uang runah sakit waktu anaknya dirawat. Nyawanya tak tertolong, dan meninggal dunia. Anak itu opname di RSUD Haulussy. Sebagai jaminan, ada teman saya. Tapi sampai saat ini dia (OF) belum juga melunasinya,” katanya.

Ada kebijakan pihak RS yang ditandatangani Kepala Bagian Keuangan Ruang ICU, Ny. Vonny Rahamis akhirnya disepakati biaya RS yang besarannya lebih dari Rp.30 juta itu akan dilunasi dua hari setelah pemakaman.

Namun, setelah selesai pemakan, dan dua hari berikutnya, setelah dihubunginya (OF) tidak menanggapi untuk melunasi kewajibannya.

“Untuk menutupi biaya itu, gaji saya bersama dengan teman saya dibekukan pihak RS. Ini setelah saya mengetahuinya, karena saya mau mengambil gaji saya awal April 2019 lalu. Tetapi saya cek ke RSUD, ternyata gaji saya tidak diberi. Padahal, saya sedang sakit dan berobat ke Jakarta,” akuinya.

Menurut Rahamis, selain gaji dirinya dan seorang rekan di Bagian Sekretaris RS ditahan atau dibekukan. Saat ini dirinya membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan di salah satu RS swasta di Jakarta.

“Saya berharap, oknum anggota DPRD Kota Ambon itu secepatnya melunasi biaya perawatan anak tersebut. Gaji saya dibekukan, padahal saya juga mau lunasi biaya pengobatan saya. Dia (OF) tidak punya niat baik untuk melunasi pembayaran administrasi tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon, kepada wartawan mengaku, pihaknya tidak punya urusan dengan anggota tersebut. Pasalnya, itu adalah kewajiban secara pribadi, bukan secara lembaga.

“Itu bukan tanggung jawab kami di sini (DPRD Kota Ambon-red). Itu adalah secara pribadinya,” akuinya. (S-07)

Tinggalkan Komentar