Berita Utama

Ditreskrimsus “Sembunyikan” Korupsi 4 Speedboat

Ilustrasi

-Nainggolan Pilih Tak Berkomentar

Dugaan korupsi proyek pengadaan empat unit speedboat milik Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) senilai Rp.1,5 miliar, tak lagi dilanjutkan Ditreskrimsus Polda Maluku. Dua tahun kasus ini mengendap disana, setelah penyidik bolak balik MBD.

AMBON, SPEKTRUM – Saat kasus ini mulai ditangani Ditreskrimsus dua tahun lalu, penyidik giat menyambangi MBD. Beberapa orang diperiksa untuk pulbaket. Banyak data dikantongi. Penyidik juga telah menyambangi lokasi dimana speedboat itu diparkir. Data Spektrum, speeboat itu tak bisa dimanfaatkan, karena rusak lebih dulu sebelum dipakai.

Empat unit Speeboat diduga barang bekas. Penyidik Ditreskrimsus sudah mengantongi bukti itu, sayang mereka menolak membeberkan hasil temuan. Bahkan kasusnya tak lagi dilanjutkan.Aktivis HAM dan Anti Korupsi Ikhsan Tualeka, kepada Spektrum di Ambon, Senin, (13/5/2019), menilai kasus ini akan terus mengambang jika tidak segera dituntaskan.

Hal itu akan menjadi skandal jika tidak diungkapkan siapa di balik pemain proyek ini. Pula tidak berlarut-larut, apalagi hilang. ”Jadi  jangan dijadikan mengambang penyelesaian kasusnya,” katanya.

Penyelesaian kasus ini harus ada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

Kata dia, adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena, kata dia, dengan kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Tanpa ada kepastian hukum, orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui  perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

”Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efesiensi,” kata Tualeka.

Mengenai hal ini, Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Firman Naigolan ketika dikonfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp, Senin, (13/5) perihal hal ini, belum memberikan komentar.

Sebelumnya, pengusutan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor proyek pengadaan 4 (empat) unit Speedboat milik Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, masih bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.Proses penyelidikan dan penyidikan sudah berlangsung dua tahun. Belum ada penetapan tersangka.

Proyek ini dibiayai DAK APBD Kabupaten MBD senilai Rp.1,5 miliar. BPK RI menemukan potensi penyelewengan. Meski rekomendasi telah diserahkan BPK ke Ditreskrimsus Polda Maluku, tetapi proyek mangkrak itu belum ada penetapan tersangka. Status kasusnya baru ‘naik kelas’ alias bergeser dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku, AKBP Muhamad Roem Ohoirat saat dikonfirmasi kemarin via Whatsapp mengatakan, proses penyidikan masih terus dilakukan. Seterusnya jika sudah ada penetapan tersangka akan dipublikasikan.”Saat ini tahap penyidikan masih dilakukan, dan hasilnya akan dipublikasi jika telah ada tersangkanya,” ujar Ohoirat menjawab Spektrum, beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Maluku ini bahkan menegasakan dan memastikan pengusutan kasus dimaksud tidak dihentikan. Sebaliknya, justeru prosesnya masih sementara berlangsung.

Ia juga menegaskan, pengembangan kasus ini adalah telah masuk dalam tahap sidik, sehingga diminta untuk tetap bersabar. “Perkembangannya sudah naik sidik, sabar dan tunggu saja,” ujarnya lagi. (MG-07)

Tinggalkan Komentar