Ekobis

DPRD Bertemu Pemerintah Bahas Blok Masela

Ilustrasi. /net

AMBON, SPEKTRUM – Pengelolaan gas Blok Masela harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Rekanan atau kontraktor harus memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk menanganinya.

“Komisi B DPRD Provinsi Maluku minta Dinas ESDM Maluku, memberikan pejelasan terkait perkembangan penanganan Blok Masela, prosesnya sudah sampai dimana,” kata ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Ever Kermite, saat rapat bersama Dinas  ESDM Maluku, Biro Pemerintahan dan Badan Penanaman Modal Maluku, di DPRD Maluku, Karpan Ambon, Selasa, (25/06/2019).

Menurut Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy, perkembangan Blok Masela pasca perubahan tempat yakni pembangunan di darat (onshore) dan  kilang terapung di laut (offshore), perubahan juga terjadi pada perencanaan.

“Kondisi saat ini di Kemeterian ESDM sedang dilakukan evaluasi. SKK Migas telah menandatangani persetujuan dengan inpex Corporation Jepang. Inpex juga menyetujui proses perubahan dari laut ke darat,” kata Martha Nanlohy di hadapan Komisi B DPRD Maluku.

Bahkan, kata dia, pertemuan G – 20 pada 16 Juni 2019, dengan penandatanganan minute of meeting oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan. “Disetujui lokasi pengembangan Blok Masela dilakukan di darat,” paparnya.

Dokumennya masih ada di Kementerian ESDM untuk dievaluasi. Karena dokumen itu, banyak terjadi perubahan, baik itu teknik pelaksanaan yang awalnya di laut, sekarang diubah ke darat, dan itu mengalami teknis signifikan. Karena berubah drastis. “Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang,” katanya.

Usai pertemuan, kepada waratwan Nanlohy mengatakan, soal pengembangan Blok Masela masih menunggu progres pendatangan POD.

“kalau POD nya sudah ditandatangani, berarti kita lihat lagi nanti apa isinya, sehingga akan kita tidaklanjuti segera,” kata Martha Nanlohy.

Menyangkut dengan lahan, kata dia, Pemda Kepulauan Tanimbar sudah menyediakan 600 hektar lahan yang siap dipakai untuk pembangunan kepentingan pengembangan blok Masela.

Menyinggung berapa luas lahan secara keseluruhan untuk proyek gas abadi tersebut, hanya saja Nanlohy mangaku, hal ini belum diketahui secara pasti.

“Kami belum tahu. Karena PODnya belum disetujui. Kalau PODnya sudah disetujui, baru kita bisa tahu dokumen, berapa tenaga kerja, termasuk lahan yang dibutuhkan,” timpalnya. (S-06)

Tinggalkan Komentar