Hukrim

Dugaan Manipulasi Anggaran Satpol PP Maluku

Ilustrasi

AMBON, SPEKTRUM – Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan keuangan maupun perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol-PP) Provinsi Maluku saat ini ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Perkembangan kasusnya belum diketahui sampai di mana tahapannya.

Awalnya, pernyataan Kasi Penkum Kejati Maluku, kalau kasusnya sementara ditangani dan didalami tim penyidik untuk mengumpulkan data (puldata), pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket), serta berbagai dokumen terkait kasus yang ditangani penyidik Kejati Maluku.

Namun, perkembangannya kasusnya seakan terdiam seketika dari publik, lantaran belum ada penjelasan kasus yang ditangani tersebut.Terang saja, saat kasus penanganan kasus diduga ada penyalahgunaan kewenangan, dugaan penyalahgunaan anggaran di Pol-PP Maluku ini,

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, Senin, (8/7/2019) yang dimintai konfirmasi atau penjelasan, belum dapat memberi penjelasan.Padahal, Tim Penyelidik Kejati Maluku hingga kini masih ingin menambah bukti-bukti dari berbagai dokumen terkait dengan dugaan kasus dilaporkan salah seorang mantan Kasubdit Pengawasan dan Perundang-Undangan Satpol PP Provinsi Maluku.

Penyelidik sudah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Termasuk keterangan Kasat.Pol-PP, Titus Renwrin juga diperlukan penyelidik untuk masuk lebih jauh menelisik kasus dimaksud.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette pernah menjelaskan kepada wartawan belum lama mengatakan, berbagai dokumen dan keterangan masih dibutuhkan penyelidik untuk membedah kasus yang terjadi di tubuh Satpol PP Provinsi Maluku yang dilaporkan.

Karena menurut Sapulette, jaksa penyelidik saat ini tengah berproses untuk mengumoulkan data dan pengumpulan bahan keterangan demi mengembangkan dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.

”Memang saat ini kasus tersebut masih Puldata Pulbaket. Tentu masih ada pihak terkait yang akan dimintai keterangan. Karena masih penyelidikan secara luas kepada masyarakat,” kata Sapulette saat dimintai komentar wartawan di Ambon.

Dalam kasus ini, penyelidik Kejati Maluku sudah memeriksa Sekretaris Satpol-PP, Bendahara dan pelapor sendiri, Stella Reawaru.

Diberitakan sebelumnya, banyak kejanggalan di instansi tersebut. Ada kisruh Pol-PP Illegal, Nomor SK diduga ganda atau sama, penggunaan anggaran tak dapat dipertanggungjawabkan jelas, perekrutan anggota Satpol-PP yang diduga diintervensi, bahkan jatah-jatahan dalam perekrutan anggota Pol-PP kala itu.

Contohnya, terkait dengan kisruh Nomor SK Bagaian Kepegawaian dan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Pasalnya sesuai SK yang kini diperdebatkan, versi Bagian Keuangan adalah SK untuk pembayaran nasrasumber dalam kegiatan sosialaisasi.

Lain halnya dengan pihak Bagaian Kepegawaian, yang menyatakan bahwa SK adalah untuk pencairan anggaran untuk Pol-PP yang direkrut.

Masalah ini telah diselidiki oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Sejumlah nama (oknum) diduga di balik perekrutan 48 anggota Satpol-PP tanpa mekanisme tersebut.

Bukti yang dikantongi Spektrum adannya saling pertanyakan antara bagian keuangan dengan Bagian Kepegawaian Dinas Pol-PP Provinsi Maluku, kabarnya juga dijadikan bukti pihak Kejati Maluku. Beberapa waktu lalu tim jaksa telah menggeledah ruang Kepegawaian Satpol-PP Provinsi Maluku. sejumlah dokumen sudah disita.

Mantan Kasubdit Penyidikan dan Penegakan Hukum Sat.Pol-PP Maluku, Stella Rewaru beberapa waktu lalu menjelaskan, selama ini 48 orang anggota Satpol-PP itu tidak jelas keberadaan mereka. Tiba-tiba pemerintah akan membayarkan gaji mereka sejak Januari-Juni.

“Masalah ini kita sampaikan kepada Ombudsman untuk ditindaklanjuti, dan proses mereka telah lama. Bahkan pernah dipergorki saat beraktivitas di Kantor Rinamakana di bilangan Pattimura Kota Ambon.”Persoalan ini telah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Tentunya bukti-bukti telah dikantongi jaksa, dan hanya tinggal diproses selanjutnya saja,” kata Rewaru. (S-05)

Tinggalkan Komentar