Selamat Pagi

Gunakan Hak Pilih Secara Sehat

Yusuf Warhangan

Pemilihan Umum (pemilu) bisa membawa kesejahtera bagi rakyat. Jika mereka yang terpilih mulai parlemen (DPR/DPRD/DPD) hingga Presiden dan Wakil Presiden Periode, dapat menjalankan mandat yang diberikan rakyat, dengan penuh amanah.

Dalam Pemilu 2019 semua warga negara punya hak untuk menentukan pilihannya. Untuk itu peserta pemilu punya tugas dan bertanggngjawab untuk mewujudkan Pemilu 17 April 2019, endingnya berkualitas. Pendidikan plitik yang sehat patut diberikan oleh peserta pemilu kepada rakyat selaku pemberi amanah.

Pemilu sebagai pesta demokrasi hendaknya masyarakat menggunakan hak politik dengan sebaik-baiknya. Rakyat harus menentukan pilihan berdasarkan niat yang bersih tanpa ada rasa paksaan atau intervensi dari orang dan golongan manapun.

Visi dan misi serta rekam jejak dan prestasi calon anggota legislatif serta Calon Presiden dan Wakil Presiden harus diutamakan dalam menentukan pilihan pada 17 April 2019. Poltik kotor dengan cara memanfaatkan kapasitas dan kewenangan elit harus di lawan. Sebab cara yang demikian, tentu sangat merugikan masyarakat lima tahun kedepan.

Semua pihak utamanya Apartur Sipil Negara (ASN) serta TNI atau Polri wajib netral serta selalu menjaga integritasnya dalam Pemilu 2019. Netralitas dan integritas penting demi menciptkan pemilu yang kualitas.

Kepada Bawaslu harus menjalankan tugas secara ketat. Kasus pelanggaran pemilu bukan baru  pernah terjadi, tetapi (sudah sering). Masalah kecurangan pemilu caranya tiap lima tahun itu-itu saja.

Di sini kepekaan pengawas pemilu sangat diharapkan. Bawaslu harus memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Sebaliknya KPUD Maluku dan Kabupaten/Kota pun wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh bertanggungjawab.

Sebab, setiap pemilu keucrangan tentunya rentan terjadi alias belum bisa dihindari. Pengawasan Pemilu 2019 harus dilakukan ekstra ketat dalam semua tingkatan. Sebab kecurangan atau pelanggaran pemilu bisa saja dipraktekan oleh oknum tertentu misalnya ASN yang bisa saja diperintah oleh Kepala Daerah.

Pelanggaran pemilu sering terjadi dalam momentum politik di mana oknumnya bisa saja memanfaatkan jabatan atau kapasitasnya di institusi pemerintahan maupun partai politik, untuk memaksakan kehendak rakyat memenuhi keinginana mereka.

Pengawasan Pileg dan Pilpres 2019, wajib ditingkatkan. Untuk itu peserta pemilu dan tim suksesnya harus mengedepankan etika politik. Elit pemerintah dan elit Parpol harus memberikan pendidikan politik yang mendidik masyarakat.

Pemilu 17 April 2019 harus terhindar dari praktek menghalalkan segala cara. Elit Pemerintahan hingga elit Parpol tidak boleh menyalahgunakan wewenang, hanya karena ingin meraih suara rakyat dengan cara-cara kotor.

Seluruh ketentuan menyangkut pelaksanaan pemilu itu sendiri wajib ditaati. Utamanya lagi oleh KPU dan Bawaslu. Begitu pula rakyat, harus cerdas dalam menentukan pilihan politiknya.

Penciptaan pemilu yang berkualitas sesungguhnya butuh sinkronisasi atau sinergitas dari semua pihak. Jauhi kebiasaan menghalakan segala cara demi ambisi kekuasaan. Hak politik rakyat khususnya di Maluku jangan mudah dibeli dengan uang dan sembako.

Semoga para kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) beserta aparaturnya, tidak mengintimidasi rakyat dalam Pemilu April 2019 ini.

Rakyat jangan mau dibohongi oleh mereka yang memanfaatkan pemilu sebagai ruang dan tempat untuk memelihara kekuasaan semata. Gunakan hak pilih secara sehat…!! (*)

Tinggalkan Komentar