Berita Utama

Hak Rolobessy Diduga “Disunat”

Dokumentasi Istimewa : Spektrum

AMBON, SPEKTRUM – Persoalan hak mantan Direktur Utama PT. Bank Muluku dan Maluku Utara, sudah ada titik terang yakni persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun ada dugaan oknum terkait yang ingin menyunat hak Idirs Rolobessy.

Koordinator PPM95Djakarta, Fadhly Tuhulele, kepada Spektrum, Selasa, (9/7/2019) mengatakan, secara tidak langsung pihak Bank Maluku mengakui kebijakan sepihak yang selama ini diambil oleh para Dewan Direksi dan Komisaris, dengan menghentikan gaji serta seluruh tunjungan Rolobessy saat ditetapkan sebagai tersangka adalah sebuah kebijakan yang salah dan inkonstitusional.

“Kami melihat setelah putusan itu, muncul lagi persoalan baru yang diakibatkan ketidakpahaman terkait aturan-aturan yang berlaku dan mengikat seluruh badan usaha yang berstatus Perseroan Terbatas yaitu UU Nomor: 40 tahun 2007,” kata Fadhly.

Idrus Rolobessy adalah Direksi yang dihasilkan melalui mekanisme resmi perusahaan yaitu RUPS. Dan saat Rolobessy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mark-up pembelian lahan Kantor Cabang Surabaya, melalui RUPS Bank Maluku-Malut saat itu, Rolobessy dinonaktifkan hingga menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Dia menggaris bawahi, setiap Direksi nonaktif masih tetap berhak atas setiap gaji dan tunjangannya. “Seharusnya Dewan Direksi dan Komisaris tidak mengambil kebijakan sepihak yang tidak memiliki legal standing dengan menghentikan seluruh gaji serta tunjangan lain yang bersangkutan, bahkan hak pensiun Rolobessy pun diembat tanpa memikirkan nasib keluarganya,” ujarnya.

Seharusnya, kata Fadhly, yang dilakukan pihak Bank Maluku menunggu hingga putusan incraht dan ditindaklanjuti dengan pemberhentian penuh terhadap Rolobessy, melalui mekanisme RUPS. Jika tidak, maka Rolobessy tetap menjabat sebagai Direksi nonaktif sebagaimana yang pernah ditetapkan RUPS.

“Untuk ketahuan semua, itulah yang terjadi maka hingga akhir masa jabatan Rolobessy, selesai per 28 April 2019 status Rolobessy adalah Dirut nonaktif yang tetap berhak atas seluruh gaji dan tunjangan,” lanjutnya.

“Ini yang seharusnya dilakukan Pihak perusahaan dalam hal ini pihak PT. Bank Maluku-Maluku utara. Persoalan hari ini perusahaan telah mengambil kesimpulan sangat jauh dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni hanya menghitung gaji pokok hingga putusan incraht,” jelasnya.

Menurutnya, Bank Maluku adalah BUMD yang berstatus PT, maka pedoman utamanya adalah UU NOMOR 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Dalilnya, dalam 161 pasal yang ada dalam UU tersebut tidak satu pasal-pun yang membenarkan langkah pihak perusahaan.

Sebab, kata dia, putusan incraht itu terkait Rolobessy, sedangkan Bank tidak memiliki korelasi dengan putusan tersebut. Yang harus Bank lakukan adalah mekanisme yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, yang mana setelah incraht.

Untuk menghentikan seluruh aktivitas serta gaji dan remunerasi Rolobessy, perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS/RUPSS-LB untuk segera memberhentikan yang bersangkutan secara penuh.

“Nah, ini tidak terlaksana, maka status Rolobessy hingga akhir masa jabatan adalah Dirut nonaktif. Maka tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengehentikan haknya,” katanya.

Ditambahkannya, kelalaian ini sudah diakui saat putusan RUPS pada 17 juni 2019 di Jakarta. Muncul lagi penafsiran yang keliru dan sangat diskriminatif dengan hanya menghitung gaji pokok hingga putusan hukumnya incraht.

Dia meminta, kebijakan para Dewan Direksi dan seluruh Dewan Komisaris harus menaruh sandaran hukum yang tepat. Utamanya, kata dia, kebijakan untuk tetap membayar gaji serta tunjangan-tunjangan lain terhadap Eric Matitaputty dan Max Fanghoy, pasca putusan incraht, hingga adanya SK pemecatan.

“Kalau tidak, maka akan menjadi bom waktu. Sebab kebijakan itu yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Ini harus menjadi catatan serius pihak OJK dan Bank Indonesia. karena yang dilakukan Bank Maluku melanggar UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan,” pungkasnya. (S-07)

Tinggalkan Komentar