Berita Utama

Jefry Diduga Bikin Laporan Fiktif Jalan Tunguwatu

Pembangunan Jalan Tunguwatu-Gorar, Lau - Kobraur - Napar, Kabupaten Kepulauan Aru Maluku, sepanjang 36 kilometer belum tuntas. /dok

AMBON, SPEKTRUM – Diduga, Jefry Enos, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan jalan Tunguwatu-Gorar-Lau, Lau-Kobraur-Napar (STA 21+100 42+200), atau sepanjang 33 kilometer, di Kabupaten Kepulauan Aru, membuat laporan fiktif terkait sudah selesainya pekerjaan proyek jalan tersebut. Karena itu, pemerintah  mencairkan 100 persen anggaran proyek.

Kadis PUPR, Kabupaten Kepulauan Aru, Edwin Patinasarany saat dimintai keterangannya via pesan Whatsup menjelaskan, bahwa dirinya baru bertugas pada November 2018, sehingga harus menkroscek benar tidaknya pemberitaan terkait proyek dimaksud.

Pasalnya, berdasarkan laporan yang disodorkan PPK saat dirinya menjabat itu, menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan. “Nanti saya tanya langsung ke PPK, karena laporan yang saya terima, pekerjaannya sudah selesai,”ujarnya.

Ditanya soal sejauh mana pengawasan pada proyek tersebut, Dia menjelaskan, bahwa kontrak proyek tersebut diteken oleh Kadia sebelumnya. Dan dirinya pun baru menjabat pada November 2018.

Disinggung soal kontraktor pelaksana, PT. Purna Dharma Perdana yang pernah diblecklist oleh LPSE, Kadis mengaku tidak mengetahui itu. Karena kontrak proyek tersebut diteken oleh Kadis sebelumnya dan bukan dirinya.

Seperti yang ddberitakan sebelumnya, laporan dalam bentuk dokumen yang disampaikan, telah rampung 100 persen. Padahal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jefry Enos sebagai orang yang bertanggungjawab dilapangan, mestinya mengetahui selesai tidaknya proyek tersebut.

Menyangkut hal ini, Fungsionaris Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Provinsi Maluku, Dominggus Talabessy, meminta agar pihak Kejaksaan Tinggi Maluku agar mengusut dugaan korupsi tersebut.

“Apalagi kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Kejati Maluku melalui salah satu LSM, untuk itu mestinya Kejati lebih peka dalam merespon itu dengan menindakalanjuti laporan itu,” tuturnya kepada Spektrum, kemarin.

Dia meminta agar pihak Kejati Maluku tidak diam melihat dugaan korupsi yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp. 30 miliar itu.

“Kasus lain yang baru saja Kejati sudah usut. Jangan tembang pilihlah, apalagi kasus ini dilaporkan dengan bukti lengkap, bahkan bukti dokumentasinya lengkap dengan dokumen lainnya. Apa yang susah dari Kejati Maluku untuk menguust itu,” cetusnya.

Diketahui, proyek jalan 33 kilo milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 ini kabarnya baru di sirtu sepanjang 5 kilo, sisanya masih dalam bentuk tanah, dan yang lain baru dimulai pembongkaran. Sementara kurang lebih 4 kilo masih dalam bentuk hutan dan belum ada aktfitas sama sekali.

Anehnya, proyek ini justru dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Purna Dharma Perdana. dimana perusahaan tersebut pernah diblacklist oleh LPSE saat di Jawa Barat. (S-01)

Tinggalkan Komentar