Selamat Pagi

Kecurangan Pemilu, Mencederai Demokrasi

Zeth Tuhumury

Kampanye pemilu berlangsung jujur dan adil jauh-jauh hari sudah didengungkan. Namun di hari pelaksanaannya, justeru penyimpangan atau kecurangan masih cukup mudah untuk ditemui dalam Pemilu 17 April 2019.

Kecurangan dalam pemilu 17 April 2019 bukan lagi menjadi kekhawatiran tetapi sesungguhnya hal tersebut sudah terjadi. Kekisruhan pemuli 17 April 2019 terjadi di tempat pemungutan suara (TPS). Kecurangan dalam Pemilu pun terjadi hingga di beberapa daerah di Maluku.

Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 dalam prosesnya ada pelanggaran dan kecurangan. Harapan untuk menciptakan pemilu luber serta jurdil masih tersekat dengan tindakan oknum tertentu yang mana berbuat curang pada akhirnya hanya mencederai demokrasi.

KPU dan Bawaslu sebelumnya telah diingatkan agar bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 3 Tahun 2019 serta Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018, meski begitu potensi pelanggaran dan kecurangan justeru masih timbul pemilu legislatif dan Pemilu Presiden – Wakil Presiden.

Kekisruhan pelanggaran dan kecurangan dilakoni oleh oknum yang berkepentingan dalam hajatan lima tahunan ini memberikan gambaran buruk terhadap proses demokrasi elektoral yang tengah dibangun di negeri ini.

Kasus dugaan kecurangan/pelanggaran pemilu di Maluku antara lain terjadi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar), Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Maluku Barat Daya hingga Kota Ambon, akan menjadi catatan buruk terhadap bagi KPU dan Bawaslu.

Sejatinya kasus pelanggaran pemilu 2019 tersebut harus dituntaskan. Proses penindakan oleh Bawaslu/Gakumdu harus dilakukan secara jujur dan adil, sehingga mereka yang melanggar atauran main dalam pemilu tersebut patut menerima konsekuensi.

Dugaan kecurangan dengan cara mendongkrak suara caleg atau parpol tertentu ada yang sudah menjadi temuan Bawaslu, sebagiannya sudah melaksanakan PSU termasuk di beberapa daerah di Maluku.

Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang ada di selurh kabupaten dan kota di Maluku, harus sigap untuk menindak mereka yang telah berbuat curan dalam pemilu 17 April 2019.

Penyimpangan atau kecurangan dalam pemilu 17 April bukan lagi spekulasi tetapi faktanya sudah terjadi. Sampai disini, KPU dan Bawaslu harus pro aktif untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu baik para caleg maupun pasangan capres dan cawapres.

Intinya siapapun pelaku yang telah berbuat curang dalam Pemilu 17 April 2019, KPU dan Bawaslu berkewajiban memproses para pelanggar pemilu itu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Tinggalkan Komentar