PenTek

Kemana Dana BOSDA 2018 Triwulan 4 Mengalir?

Ilustrasi. /net

AMBON, SPEKTRUM – Belum diketahui, kemana mengalirnya dana bantuan opersional sekolah daerah (BOSDA) sebesar Rp.11 milair, lantaran sebanyak 426 Sekolah jenjang SMA,SMK, SLB se-Maluku tidak lagi menerima kucuran dana yang berumber dari DIPA Pemprov Maluku tahun 2018.

Semenjak dikeluarkannya UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang pengalihan Sekolah SMA sederajad dari Pemerintah Kabupten/kota ke Pemerintah Provinsi, baru tahun 2018 triwulan 4 mengalami masalh rumit, yaitu tidak dikucurkan.

Untuk diketahui, Dana BOSDA tahun 2018 sebesar Rp.45 rupiah dan pengucuran triwulan 1, 2 dan 3 tidak ada masalah dan pengcuran lancer, namun sayangnya masuk truwulan empat, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2018 tidak ada pengucuran, atau dengan kata lain semenjak di jabat oleh Plt, Kepala Bidang SMA yang baru insial MP, sekolah sekolah SMA, SMK dan SLB seMaluku tak menerima hak dari sumber DIPA Provinsi Maluku tahun 2018.

Dapat dipastikan sebanyak 9000 siswa SMA, SMK, SLB tidak merasakan sentuhan Dana  BOSDA untuk aktivitas belajar mengajar disekolah sehingga jalannya proses pendidikan di Maluku seakan pincang, karena dana BOSDA salah satunya digunakan untuk pembiayaan honor guru tidak tetap yang jumlahnya cukup besar yakni mencapai 90 persen yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota di Maluku.

Kendati merupakan salah program unggulan Gubernur Maluku sejak tahun 1999, tahun 2018 kecelakaan terjadi dan 426 Sekolah SMA, SMK, SLB se-Maluku harus merasakan kewalahan untuk melansungkan proses pembiyaan kebutuhan sekolah , untuk siswa bahkan guru. Untuk Provinsi Maluku terdapat kurang lebih 278 sekolah SMA, 125 sekolah SMK, dan 23 SLB dan totalnya kurang lebih 426 sekolah dengan 9000 siswa. Jumlah siswa sebanyak ini didapat dari akumulasi jumlah Rp,500 ribu , yang merupakan  jata terima siswa dana BOSDA, dibagi dengan jumlah dana BOSDA tahun 2018  (Rp,45 miliar-red) maka hasilnya Rp,11 miliar.

Dengan lahirnya UU Nomor 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa SMA, SMK, SLB yang sebelumnya ditangani oleh Kabupaten Kota dikembalikan ke Pemerintah Provinsi, termasuk Provinsi Maluku, mestinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku harus memperhatikan kebutuhan sekolah sekolah yang ada di 11 Kabupaten Kota.

Anehnya, untuk BOSDA Tahun 2018, triwulan 1, 2, dan 3, tetap dikucurkan namun memasuki triwulan 4 ratusan sekolah menegah atas sederajad tidak lagi menerima yang namanya BOSDA sehingga patut dipertanyakan kemana aliran dana tersebut mengalir.

Bulan Oktober, November dan Desember 2018  adalah masa tiga bulan dana BOSDA tidak sampai disekolah yang bertepan pada masa masa transisi kepemimpinan Gubernur Maluku, sehingga dipastikan ada yang tidak beres dengan dana pendidikan di Maluku ini.

Hal ini tentunya menjadi sebuah problematika terkait dengan upaya mematikan kualitas pendidikan di Maluku, sehingga tidak dapat dipungkiri kualitas Pendidikan di Maluku hanya bias berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Maluku. Padahal jika berkaca dari sejarah bahwa Provinsi Maluku adalah provinsi ke 8 yang melahirkan Negara Indonesia, sehingga sejumlah argument bahwa Maluku sengaja ditinggalkan, namun nyatanya ada ulah ulah pengambil kebijakan di daerah ini, khususnya dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang segaja tidak peduli dengan kebutuhan di dunia pendidikan sehingga Rp11 miliar tidak dicairkan, dan entah dananya mengalir kemana.

Terkait hal ini, pihak Dinas Pedndidian dan Kebudayaan Provinsi Maluku belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan ini, sebab dana BOSDA triwulan ke 4 tahun 2018 tidak dikucurkan ke sekolah, sehingga tak diketahui apa gerangan masalahnya.  Kendati telah melalui penetapan APBD oleh DPRD Provinsi Maluku dan anggarannya telah masuk dalam daftar DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2018, tetap saja pihak sekolah tidak menerimanya. (S-04)

 

Tinggalkan Komentar