Politik

Ketua Bawaslu SBT Terancam Dipecat

Sidang Perkara Pemilu di kantor Bawaslu Provinsi Maluku Jalan Cut Nyak Dien No.16 Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin, (8/7/2019)

AMBON, SPEKTEUM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tutuk Tolu (HIPPMAT) Maluku sekira pukul pukul 11.20 Wit, Senin, (8/7/2019), berunjuk arasa di kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon.

Aksi ini mereka gelar untuk menuntut Bawaslu Maluku memecat Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rosna Sehwaki yang diduga telah melakukan pelanggaran Pemilu 2019 sesuai pasal 104 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan Pemilu.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua HIPPMAT Maluku, Jufry Rumuar, dan  M. Umar Rumaday, Koordinator Lapangan (Korlap), mendesak DKPP RI segera memanggil dan memeriksa ketua Bawaslu Kabupaten SBT, sekaligus memproses dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di SBT.

Kasus dugaan pelanggaran Pemilu ini dilaporkan ke DKPP RI oleh salah satu tokoh pemuda Kabupaten SBT, Firdaus Arey, pada 31 Mei 2019. Laporan ini menduga Ketua Bawaslu SBT telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku sebagai penyelenggra pemilihan umum.

Diketahui, saat perhitungan suara hasil Pemilu, menurut pendemo, Senin, 22 April 2019, Sehwaky diduga menghubungi Anggota Panwas Kecamatan Teor, Kabupaten SBT atas nama Rahman Ellys untuk menambahkan suara ke oknum caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil 3 SBT, Nomor Urut 02 atas nama Ruyanto Rumasukun, yang merupakan kerabatnya.

Percakapan via telepon direkamnya kemudian tersebar luas. Selain itu, Rosna Sehwaky juga mengarahkan agar keterangan dalam berita acara rekapitulasi di tingkat PPK ditulis terpakai habis.

Menyangkut hal ini, Senin, (8/07/2019) pukul 14.15 WIT Bawaslu Provinsi Maluku melaksanakan sidang perkara Pemilu berlangsung di ruang rapat kantor Bawaslu Provinsi Maluku Jalan Cut Nyak Dien No.16 Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Sidang ini mebahas perkara Pemilu Nomor 154 – PKE – DKPP/VI/2019 dengan Penggugat/Pengadu, Firdaus Arey, dan Tergugat, Ketua Bawaslu Kabupaten SBT. Hadir dalam sidang yakni Anggota DKPP RI sebagai majelis sidang, Rahmat Bagja, Anggota Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Maluku/(Ketua Bawaslu Prov Maluku), Abdullah Ely, ( Komisioner KPU Prov Maluku, Engelbertus Dunatubun, unsur masyarakat, Efie Baadila, Pengadu, Firdaus Arey, dan Teradu, Ketua Bawaslu SBT, Rosna Sehwaky.

Para saksi masing-masing, Rahman Ellys, Abdul Sal Kaliobas, Hendra Kelian, dan pihak terkait Anggota Bawaslu SBT, Suparso Rustam dan Sayfudin Rumbory. Pokok sidang mendengarkan permasalahan yang menjadi aduan (Pengadu) dan jawaban Teradu.

Sesuai pokok aduannya, Rosna sehway (Teradu) dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik karena berdasarkan rekaman video yang beredar di kalangan masyarakat luas seperti tersebut di atas.Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu SBT dalam sidang itu mengakui rekaman tersebut benar adanya.

“Tetapi rekamun itu tidak utuh sebagaimana tujuan saya untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari saudara Rahman Ellys, Anggota Panwaslu Kecamatan Teor, sehingga terjadi tafsiran yang bersifat fitnah dan merusak nama baik saya sebagai pengawas Pemilu.,” kata Rosal dalam sidang.

Selain itu, kata dia, percakapan dalam rekaman yang tidak utuh itu, tidak ada sama sekali korelasi dengan perubahan suara atas nama Royanto Rumusukun sebagaimana isi rekaman tersebut.

“Bahkan saat itu (22 April 2019), saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten SBT memerintahkan staf untuk membuat surat instruksi kepada seluruh Panwaslu kecamatan, perihal penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan pungut dan hitung Tahun 2019,” jelasnya.

Menruutnya, rekaman yang tidak utuh itu bagian dari alat yang digunakan oleh oknum (caleg) dari partai politik tertentu untuk menekan dirinya agar memihak kepada yang bersangkutan yang dinaikkan perolehan suaranya oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom dan PPK Kecamatan Pulau Panjang (Dapil 3). ”Kemudian akan disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten SBT,” kata Rosna Sehwaky.

Sesuai dengan fakta yang terjadi, menurut dia, Rahman Ellys, Anggota Panwaslu Kecamatan Teor, tidak melaksanakan tugas dan wewenangn secara professional dan tidak netral dalam mengawasi jalannya pemilu tahun 2019.

”ini dapat terlihat dari pengakuannya kepada saya ketika saya menanyakan alasan merekam saya, dan jawabannya adalah meskipun saya Panwaslu Kecamatan, namun saya juga punya kandidat di Pilpres dan Pileg tahun 2019,” beber Rosna mengutip pernyataan Rahman Ellys.

Menanggapi Ketua Bawaslu SBT ini, pihak DKPP RI mengatakan akan meninjau ulang permasalahan tersebut untuk diambil dan ditindaklanjuti lebih dalam.

Soal keputusan terkait permasalahan ini akan disampaikan kepada Ketua DKPP RI. Keputusan yang akan disampaikan agar dapat diterima oleh semua pihak baik Pengadu maupun Teradu.

Namun hal penting yang disalahkan oleh DKPP terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pihak Bawaslu SBT misalnya, terkait laporan yang masuk, namun tidak ditindaklanjuti dan dikoordinasi antar Bawaslu.

Tetapi pernyataan pihak DKPP terkait dengan keputusan masih akan dilaporkan ke Pimpinan di Jakarta untuk selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam persidangan nanti. Kasus ini pihak DKPP RI cenderung menyalahkan kebijakan dari pihak Bawaslu SBT yang dinilai sepihak dan tidak kompak dalam berorganisasi. (S-01/S-06)

Tinggalkan Komentar