Berita Utama

KPK akan Periksa Walikota di Jakarta

Richard Louhenapessy /dok

-Empat Pejabat Diperiksa KPK

Korupsi menjadi musuh bersama. Pengawasan diperketat agar kejahatan luar biasa ini tidak mudah dilakoni oleh oknum penyelenggara negara di daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengawasi para pejabat di Maluku.

AMBON, SPEKTRUM – Sesuai jadwal, ada sembilan pejabat di Maluku akan dimintai klarifikasi oleh KPK tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Agenda pemeriksaan selama tiga hari yakni sejak 14 – 16 Mei 2019. Pemeriksaan ini bertalian dengan penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor.

Langkah antisipatif ini dilakukan lembaga superbodi, mengingat sering terjadi peningkatan harta kekayaan milik para pejabat yang diduga diperoleh sejacara tidak wajar. Kemarin, Selasa (14/05/2019), tiga pejabat diperiksa oleh KPK di kantor Gubernur Maluku. Mereka diperiksa seputar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Pantauan Spektrum, pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT atau selama tujuh jam. Tiga pejabat itu digilir tim KPK di lantai VI kantor Gubernur Maluku di Bilangan Pattimura No 1, Kota Ambon. Tim KPK dibagi dua, masing-masing tim berjumlah dua orang.

Mereka yang diperiksa adalah, Sekda Provinsi Maluku, Hamin bin Thahir, Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Mohamad Saleh Thio.

Sesuai agenda KPK juga akan memeriksa Wali Kota Ambon, Richard Laohenapessy di waktu yang bersamaan. Namun alasan tugas ke luar daerah, sehingga pemeriksaan terhadap orang nomor 1 di Kota Ambon itu, ditunda hingga Senin (20/05/2019), pekan depan di Jakarta.

Koordinator Pemeriksa KPK, Neksio Helmus, kepada wartawan, usai pemeriksaan di kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/05/2019) menerangkan, tiga pejabat yang diperiksa KPK seputar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.”Hari ini mestinya 4 Pejabat yang dimintai klarfikasi. 2 dari Pemprov Maluku dan 2 dari Kota Ambon.

Namun untuk Walikota tadi ada pertimbangan subjektifitas dari kami pemeriksa dan akhirnya nanti tetap akan bergiliran. Dan rencananya Walikota Senin di Jakarta,”terangnya.

Menurut dia, klarifikasi ini berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengawasan internal. Sehingga kedepannya apa yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan, baik itu Kepala Daerah atau Kepala SKPD/OPD, dapat menjadi pertimbangan.

Ditanya soal materi pemeriksaan, dia menolak membeberkannya,  karena sifatnya rahasia dan tidak bisa diinformasikan ke publik. “Tetapi upaya pencegahan itu tetap kita dorong, sekaligus untuk pengawasan internal,” timpalnya.

Sementara soal presentase Provinsi Maluku LHKPN yang hanya mencapai 21 persen, dia mengatakan, Maluku cukup tinggi. Namun akan didorong tingkat kepatuhan pejabat negara menyampaikan LHKPN khususnya di Provinsi Maluku.

“Memang masih rendah. Ini soal kesadaran dan ini yang masih terus kita upayakan agar kewajiban melaporkan harta kekayaan itu harus tinggi. Ini nanti kita terus upayakan, kita akan buat surat posisi monitoring agar menjadi perhatian. Untuk legislatif pengendaliannya melalui Sekwan, sementara eksekutif melalui Inspektorat selaku admin,” ulasnya.

Sesuai agenda, KPK akan memeriksa harta kekayaan pejabat Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon. di mana tercatat ada sembilan pejabat yang akan diperiksa oleh lembaga superbodi milik negara.

Rabu (15/05/2019), KPK memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Sallatalohy, Kadis ESDM Provinsi Maluku, Martha Magdalena Nanlohy, Kepala BPKAD Kota Ambon, Jacky Talahatu, Kadis PU Provinsi Maluku, Ismail Usemahu.Selanjutnya besok, Kamis (16/05), KPK akan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK akan mengklarifikasi para Penyelenggara Negara untuk mengetahui kebenaran, keberadaan dan kewajaran laporan hartanya, mengingat, LHKPN merupakan wujud komitmen Penyelenggara Negara yang berintegritas.

Dikatakan, pemeriksaan telah sesuai pasal 5 angka 2 UU Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. ”KPK akan terus melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN di wilayah selain Provinsi Maluku agar terwujudnya Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek KKN,” kata Febri.

Selain memeriksa harta kekayaan milik 9 pejabat, Jubir KPK Febri turut menyampaikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN se-Provinsi Maluku sampai dengan 31 Maret 2019, rata-rata masih tergolong rendah yakni 51 persen. Jumlah pejabat lingkup Pemprov Maluku kategori wajib lapor sebanyak 438 orang.

”Hanya saja, yang lapor baru 92 orang. Belum lapor sebanyak 346 orang. Maka totalnya hanya 21,00 persen,” ujarnya.

Menurut dia, KPK telah berupaya menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis, agar para Penyelenggara Negara dapat memenuhi kewajiban dalam melaporkan harta kekayaannya.”Penyampaian LHKPN wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 31 Maret,” timpalnya. (S-01/MG-07/S-04)

Tinggalkan Komentar