Selamat Pagi

Melawan Korupsi

Rahmawaty Thenu

Memerangi korupsi di Maluku harus di mulai dari individu kemudian diimplementasikan ke instansi atau lembaga masing-masing. Lembaga negara harus berbenah dengan memulainya dengan hal-hal kecil demikian.

Tentunya untuk melawan korupsi butuh kerjasama dan kekompakan semua pihak utamanya aparat penegak hukum mulai Kejaksaan, Kepolisiaan maupun KPK serta lembaga peradilan termasuk lembaga auditor yakni BPK RI maupun BPKP. Dukungan elemen masyarakat pun sangat penting guna menumpas kejahatan luar biasa ini.

Kejujuran mudah dan ringan disebut, namun masih sulit untuk diterapkan. Memang, menjadi orang jujur itu rumit. Tetapi sangat naif jika kita tidak mencoba dan berupaya untuk bisa berlaku jujur dalam tindakan keseharian.

Penyelenggara negara (pemerintah) termasuk aparat penegak hukum tak seharusnya tergiur dengan kapasitas atau jabatan. Artinya, harus bisa ‘menahan diri’ dalam mengembankan tugas selaku abdi negara.

Aparatur pemerintah utamanya penegak hukum harus jujur dan adil dalam konteks menindak pelaku korupsi. sejatinya penegakan supemasi hukum diwujudkan di negeri ini. soal korupsi di Maluku sudah sangat akut.

Nyaris di seluruh kabupaten dan kota se-Maluku ada ‘potensi’ oknum penyelenggara negara dan kolega memanfaatkan lingkaran kekuasaan, dengan cara tidak fair guna memperkaya diri secara haram, karena ada peluang atau celah berlaku curang.

Modus korupsi potensinya bisa melalui sistem atau peraturan yang dibuat, sehingga ada ruang atau celah dimanfaatkan oleh oknumnya demi memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok atau organized crimes.

Bicara pencegahan korupsi mungkin sangat berbeda dengan fakta yang terjadi. Kita hampir bisa menyimpulkan Maluku saat ini sedang dalam masa rehabilitasi. Ukurannya, dari 11 kabupaten dan kota di Maluku ada saja praktek korupsi. Praktik korupsi di Maluku menjamur hingga Kejaksaan maupun Kepolisian terus mengusutnya.

Bisa dijadikan sampel serta menjadi renungan bersama, bahwa korupsi di Maluku sudah akut. Sebab, sampai saat ini masih sangat sulit mencari format guna memberantasnya. Harapannya, lembaga negara dalam pengawasan dan pendampingan terhadap berbagai peraturan (sistem) yang telah dibuat, wajib diimplementasikan.

Artinya, penindakan harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Pemerintah daerah mulai Provinsi hingga Kabupaten dan Kota di Maluku, dalam pengambilan atau membuat kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik, tidak boleh ada konspirasi dan bertindak sewenang-wenang.

Ini adalah salah satu cara untuk mencegah agar korupsi tidak mudah terjadi di lembaga pemerintahan. Melindungi orang-orang bersih dan jujur agar tidak terjebak dalam sistem yang buruk penting dilakukan.

Sebab, setiap pejabat yang jujur dan lugu karena ketidaktahuannya, barangkali akan mudah terseret arus korupsi yang terorganisir pada suatu sistem yang rapi.

Disamping penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum, pengawasan dari berbagai pihak juga patut dilakukan secara ketat. Yang wajib diwaspadai (ikhtiar), adalah urusan menerima dan memberikan sesuatu dengan cara-cara yang haram.

Semoga semua pihak dapat sadar untuk bersama bergandeng tangan melawan praktek korupsi di negeri ini. Semangatnya, agar indeks korupsi di Maluku bisa ditekan turun, dan selebihnya anggaran negara/daerah dapat lebih difokuskan untuk kesejahteraan rakyat. (*)

Tinggalkan Komentar