Selamat Pagi

Melirik Pekerjaan Rumah KPK

Dahlan Hehaitu

Uang negara mudah bocor. Potensi korupsi sering terjadi di instansi pemerintahan. Khususnya lagi di daerah. Oknum pejabat kerap menggunakan kapasitasnya untuk menyelewengkan keuangan negara/daerah.

Program dengan dalih bantuan kepada masyarakat mirisnya sering berpotensi sal;ah kelola di lapangan. APBN maupun APBD sering terkuras. Pembangunan masyarakat pun terkendala akibat penyelewengan oknum tertentu.

Jangkauan perencanaan pemerintah belum begitu menjadi target pencapaian. Akan lebih terurai melalui politisasi bertumpu pada kepentingan oknum tertentu mulai Pilkada maupun pemilu presiden maupun pemilihan legislatif.

Masyarakat sudah dirugikan, dimana bantuan tidak diterima maksimal bahkan ada tekanan (intervensi), para perantara. Kejahatan terselubung ini bisa diungkap institusi penegak hukum.

Untuk mengantisipasi hal ini tentunya penertiban aparatur penyelenggara negara. Program-program dari pusat ke daerah perlu diawasi ketat. Artinya, anggaran berapapun jumlahnya harus sampai pada sasaran. Kebiasaan memotong hak masyarakat penerima harus diakhiri.

Yang menjadi persoalan utama, bagi instansi pemerintah terkait yang memberikan anggaran bantuan ke masyarakat, harus benar-benar selektif dalam menentukan pihak atau kelompok mana, yang layak mendapatkan bantuan. Sebab, ada kemungkinan kelompok-kelompok itu, sengaja dikondisikan oleh oknum pejabat di daerah. Sehingga verifikasi (validasi) data bantuan dilakukan sesuai survei lapangan. Karena ada juga kelompok yang dibuat (disetting) ketika program baru akan dilaksanakan.

Sementara parlemen DPR harus lebih memperkuat ketentuan hukum kepada semua anggota, agar tidak menjual kepentingan pribdi dan parpol dengan memanfaatkan program pemerintah pusat. Masyarakat di daerah kurang memahami aturan, sehingga mereka hanya bisa mengikuti apa permintaan pihak-pihak yang dikondisikan untuk melakukan pemotongan bantuan.

Sementaa pihak-pihak dimaksud, merupakan bagian masyarakat daerah yang dekat dengan anggota DPR yang punya relasi dengan dinas terkait tertentu di kabupaten/kota. Merujuk soal pengawasan KPK terkait penggunaan keuangan negara di daerah, semestinya dilakukan secara berkesinambungan.

Sebelumnya pada 2018 lalu, KPK pernah merilis sebanyak 235 laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi dilakukan para pejabat di wilayah Provinsi Maluku.  Ratusan laporan itu setelah diverifikasi data, telaah dan penyelidikan lebih lanjut terdapat 80 laporan tidak ditemukan indikasi tindak korupsi.

Namun ada 155 laporan yang dinyatakan indikasi korupsi. Penelusuran lanjut hingga saat ini belum juga di buka oleh KPK. Harapannya pekerjaan rumah KPK ini harus diselesaikan agar publik pun tidak menaru curiga kepada KPK.

Bagi oknum pejabat yang terbukti memiliki harta kekayaan yang tidak wajar patut ditindaklanjuti oleh KPK. Hal tersebut biar menjadi efek jera bagi yang lain.

Apalagi, KPK sendiri masih punya pekerjaan rumah tentang penanganan dugaan tipikor dari Maluku yang belum dituntaskan. Prinsipnya, dalam upaya penuntasan kasus-kasus tersebut, sudah sepatutnya seluruh aparatur KPK harus jujur. Semoga..!! (*)

Tinggalkan Komentar