Selamat Pagi

Membangun Daerah Tanpa Korupsi

Herman Masuku

Maluku masih butuh sentuhan pembangunan di berbagai aspek. Aparatur peyelenggara negara di daerah dituntut menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh amanah dan bertanggung jawab.

Pencanangan program untuk pembangunan daerah dan masyarakat digagas setiap tahun oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam prakteknya, masih saja ada potensi penyelewengan.

Perangi korupsi di Maluku butuh peran dari berbagai pihak. Utamanya penegak hukum Kejaksaan, Kepolisiaan maupun lembaga auditor (BPK RI dan BPKP), serta dukungan dari masyarakat.

Prakteknya, harus dilakukan lebih awal dari masing-masing lembaga. Penyelenggara negara (pemerintah) jangan mudah tergiur dengan kapasitas (jabatan). Artinya, harus bisa ‘menahan diri’ dalam mengemban tugas. Urusan menerima dan memberikan sesuatu dengan cara-cara yang melenceng dari aturan harus dihindari.

Aparatur pemerintah utamanya penegak hukum harus jujur dan adil dalam konteks penindakan kasus/perkara korupsi, demi mewujudkan supremasi hukum sejati. Sebab, korupsi di Maluku belum bisa diredam.

Nyaris setiap kabupaten dan kota di Maluku, ada potensi oknum penyelenggara negara dan kolega memanfaatkan kekuasaan, bertindak menyelewengkan anggaran negara dan daerah.

Potensi korupsi bisa melalui sistem atau peraturan yang dibuat, sehingga ada ruang atau celah dimanfaatkan oleh oknumnya demi memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok.

Pencegahan korupsi di daerah ini, masih berbeda dengan fakta yang terjadi. Sebab, dari 11 kabupaten dan kota di Maluku, ada potensi korupsi. Penegak hukum mulai Kejaksaan, Kepolisian hingga KPK, terus mengusut kasus dugaan korupsi. Belum ada solusi yang ampuh untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Lembaga negara dalam pengawasan dan pendampingannya terhadap berbagai peraturan (sistem) yang telah dibuat, wajib diimplementasikan secara nyata. Artinya, dalam konteks penindakan patut dilakukan sesuai prosedur.

Pemerintah daerah mulai Provinsi hingga Kabupaten dan Kota di Maluku, dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik, jangan bertindak sewenang-wenang.

Melindungi orang-orang bersih dan jujur agar tidak terjebak dalam sistem yang buruk, penting dilakukan. Dalam konteks pembangunan, setiap aparatur pemerintah jangan mudah tergiur untuk bertindak di luar ketentuan.

Memerangi korupsi di Maluku harus di mulai dari individu. Seterusnya, dipraktekan pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta.

Selain penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum, pengawasan harus dilakukan secara ketat. Harapannya, aparatur pemerintah dapat fokus untuk membangun daerah dan masyarakat Maluku, agar bisa keluar dari kemiskinan. (*)

Tinggalkan Komentar