Selamat Pagi

Membangun Tanpa Korupsi

Rahmawaty Thenu

Pada prinsipnya pembangunan bertujuan untuk mengakat harkat dan martabat rakyat demi memajukana kesejaahteraan umum. Apapun dalilnya, menyelewengkan uang negara dan daerah merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam aspek pembangunan di  berbagai sektor, negara mendambakan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah selaku eksekutor pembangunan harus menjalankan perintah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Korupsi adalah wujud dari ketidakadilan di mana ujung-ujungnya meresahkan rakyat.

Dewasa ini, kasus korupsi tak pernah mati. Malahan koruspi terus tumbuh dan subur, bak jamur tumbuh di mjusim hujan. Penegak hukum baik Kejkasaan, Kepolisian maupun KPK terus menangani kasus/perkara korupsi di wilayah indonesia termasuk di Maluku.

Di saat kampanye pemberantasan korupsi terus didengungkan, anehnya dugaan korupsi itu toh kerap muncul bahkan tak sungkan dipraktekan oknum penyelenggara negara. Satu permasalahan krusial yang tentunya harus dipecahkan secara serius.

Terkini KPK sedang membongkar dugaan tipikor dan gratifikasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, tentang anggaran pembangunan sarana infrastruktur tahun 2011-2016.

Oknum penyelenggara negara bahkan bisa bertindak semena-mena yakni menyaisati kebijakan (kontra ketentuan), kemudian memanfaatkan uang negara/daerah misalnya dalam bentuk paket proyek pembangunan sarana infrastruktur rela berbenturan dengan ketentuan.

Target dapat fee hingga menerima suap dari rekanan (kontaktor) tertentu melatari semangat oknum pejabat (ASN). Praktek curang ini masih sangat sulit untuk dihindari. Perlu adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum guna memberantas para koruptor di negeri ini.

Indonesia termasuk Maluku akan bersih dan bebas dari korupsi, jika ada kesadaran bersama. Konteks pembangunan fisik bangsa ini selalu digalakkan di berbagai sektor, sudah sepatutnya menjunjung tinggi amanat pembukaan konstitusi (UUD 1945) yakni memajukan kesejahteraan umum.

Artinya pembangunan yang dilakukan pemerintah harus adil terhadap rakyat (jangan jahil). Proyek fisik dan nonfisik yang diperuntukan negara untuk pembangunan daerah dan masyarakat, harus mendapat pengawasan ketat dari pihak berkompeten.

Tujuannya, agar anggaran negara/daerah tidak mudah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (koruptor). Sebab di Maluku kasus dugaan korupsi masih terus diusut aparat penegak hukum mulai Kejaksaan, Kepolisian hingga KPK.

Ruang korupsi masih berpotensi (terbuka) dalam penanganan paket proyek fisik maupun nonfisik di daerah ini. Penyelewengan anggaran negara/daerah semakin menjadi. Oknum memanfaatkan lingkaran kekuasaan demi menggarap uang negara/daerah secara tidak halal.

Memang banyak program yang dicanangkan pemerintah, tetapi sejauh ini belum mampu mengatasi kesenjangan di daerah ini. karena praktek korupsi itu sendiri masih terus terjadi.

Olehnya itu, kesadaran dalam perbiasakan membangun negeri tanpa korupsi demi kemaslahatan bersama jauh lebih baik, dari pada memperkaya diri dengan cara haram.  (*)

Tinggalkan Komentar