Selamat Pagi

Pemecatan ASN, Perintah UU

Bakri Wattimena

Provinsi Maluku kurang lebih ada 26 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), diduga berstatus sebagai terpindana/narapidana korupsi. Dalam perkembangannya pihak Pemprov Maluku menyebut hanya ada 10 orang. Setelah dikaji lagi, hanya lima yang resmi dipecat.

Pemecatan berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau PNS berlaku tanggal 15 Januari 2014. Aturan ini tidak berlaku surut, sesuai yang termaktub pada Pasal 136 UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekas narapidana korupsi merupakan perintah UU. Ini dilakukan saat ASN telah dinyatakan bersalah atau sudah memiliki keputusan hukum tetap (incraht). Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menjalankan perintah ketentuan ini.

Untuk 11 kabupaten dan kota se-Maluku terdapat sejumlah oknum ASN bekas napi korupsi yang masuk daftar pemecatan. Pemprov Provinsi Maluku sudah memulainya. Dan kota Ambon. Sementara kabupaten dan kota lainnya masih dalam proses.

Pemecatan sesuai perintah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) nomor B/50/M.SM.00.00/2019, yang memberikan tenggat waktu 30 April 2019 untuk dilakukan pemecatan oleh pejabat pembina kepegawaian, terhadap pejabat atau ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidan akorupsi atau hal hal lain yang berkaitan dengan jabatan.

Disini, semestinya pejabat di daerah khususnya kepala daerah mulai Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus taat kepada perintah Undang-undang. Hindari asumsi di luar ketentuan yang ada.

Faktanya ada ASN bekas narapidana korupsi yang sudah masuk dalam catatan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional RI untuk diberi sanksi pemberhentian tidak terhormat.

Pemecatan PNS/ASN Kabupaten dan Kota merupakan kewenangan Bupati dan Walikota. Untuk itu tidak ada alasan bagi Bupati dan Walikota di daerah ini tidak menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri di atas.

Kota Ambon ada beberapa nama ASN-nya yang masuk daftar pemecatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Tual, Kabupaten Buru ada 8 orang, Kabupaten Aru ada 4 orang, Kota Tual ada 10 orang, dan kabupaten lain belum tercover.

Soal pemecatan atau pemberhentian ASN secara tidak terhormat harus dimaknai oleh Pemerintah Daerah sebagai perintah konstitusi, bukan sebaliknya berasumsi politik.

Semoga dengan pemberlakuan atauran tersebut di atas, ada efek jera terhadap ASN yang lain, agar dalam mengemban tugas dan fungsi selaku abdi negara selalu mengedepankan integirtas.  (*)

Tinggalkan Komentar