Amboina

Pemkot Bongkar 32 Kios

Satpol PP Kota Ambon, membongkar sebanyak 32 bangunan Lapak (Kios) di Jalan Nn. Saar Sopacua kawasan OSM, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Maluku, Selasa, (28/05/2019)

AMBON, SPEKTRUM – Akhirnya 32 bangunan lapak atau kios di Jalan Nn. Saar Sopacua kawasan OSM, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Maluku, ditertibkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Warga memilih untuk menggugat untuk mencari keadilan.

 

Warga sebagai pemilik kios akan melayangkan gugatan terhadap Pemkot Ambon melalui Kuasa Hukum, Joe Mycho Syaranamual. Peneriban melibatkan ratusan anggota Sat.Pol-PP Kota Ambon serta puluhan anggota TNI/Polri, pada pukul 09.00 WIT, Selasa (28/5). Sebelum melakukan penertiban oleh petugas, pada pukul 08:00 WIT puluhan warga yang merupakan pemilik lapak sudah menyiapkan barang-barang mereka.

 

Mereka sendiri yang melakukan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan tanpa ada perlawanan apa pun. Ketua Tim penertiban Pemkot Ambon, Mien Tupamahu kepada wartawan mengatakan, pihaknya tetap melakukan penertiban, karena kawasan tersebut sudah terlihat kumuh.

 

Asisten I Mien Tupamahu, Kabag Hukum Jhon Slarmanat, Kasat.Pol-PP, Joisie Lopies dan petugas TNI memantau jalannya proses pembongkaran.

 

Joe Mycho Syaranamual usai bertemu Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, didampingi perwakilan pemilik kios dan pemilik lahan, kepada media ini kemarin, menjelaskan apa yang dilakukan masyarakat adalah untuk memperoleh keadilan secara hukum.

 

Dia menjelaskan, ada dua hal yang mesti dicermati oleh Pemerintah Kota Ambon, yakni kios atau bangunan dimaksud tidak dibangun di Daerah Milik Jalan (DMJ). Kedua, sesuai surat dari Pemerintah Kota Ambon kawasan atau bangunan adalah bangunan kumuh, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daera (Perda) Kota Ambon Nomor: 3 tahun 2017 yang tidak secara rinci menjelaskan tentang standar kekumuhan.

 

ÒPemilik lahan, Evans Reinold Alfons juga memberikan izin pakai untuk sejumlah pemilik kios. Dia merasa bertanggung jawab, sehingga segala sesuatu dengan proses hukum akan ditempuh. Sebab lahan berdirinya kios bukan miliki Pemerintah Kota Ambon tetapi merupakan milik pribadi,Ó katanya.

Sebelum dilakuan pembongkaran, Pemerintah Kota Ambon telah melayangkan surat pemberitahuan sebanyak tiga kali. Hanya saja saat melayangkan surat yang kedua, pihak pemilik lahan telah melayangkan surat pada tanggal 7 Mei 2019.

 

Namun sebelum surat ditanggapi, Pemkot Ambon tetap melayangkan surat yang ketiga. Menurut masyarakat, apa yang dilakukan pemerintah,  adalah pengabaian masalah. (S-04)

 

Tinggalkan Komentar