Selamat Pagi

Proyek dan Potensi Korupsi

Edison Waas

Pelaksanaan proyek pemerintah sejauh ini belum aman dari praktek korupsi. Nyaris setiap tahun peruntukan anggaran nmegara unuk pekerjaan proyek infrastruktur oknum trerkait sering dalam penanganan proyek menyeleweng.

Ingin menangani proyek dengan nilai milaran rupiah, oknum rekanan (kontraktor) juga tak malu-malu melakukan suap terhadap pejabat di instansi pemerintah. Pembangunan sarana infrasturuktur untuk memajukan daerah dan masyarakat, sialnya dalam pelaksanaan di lapangan belum sesuai harapan.

Ujung-ujungnya oknum terkait dalam menangani proyek hanya sekadar meraup untung besar, walhasil pekerjaan kerap melenceng dari konstruksi sebenarnya. Masalah ini bukan baru terjadi.

Praktek curang ini sudah berangsung lama. Hanya saja, pergerakan oknum penyeleweng uang negara itu, belum bisa dicegah atau ditumpas. Dewasa ini, baik proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN hampir setiap tahun dalam implementasinya disalahgunakan.

Potensi korupsi itu muncul dalam penanganan proyek infrastruktur juga dilakukan dengan beragam cara. Misalnya, menyunat/markup/suap (gratifikasi) dan lain-lain, dimana oknum tertentu hanya sekedar ingin meraup keuntungan secara haram dibalik penangan proyek milik pemerintah.

Bahkan kongkalikong pun bisa melibatkan aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat negara di daerah. Potensi penyelewengan anggaran dalam proyek kian mengkhawatirkan. Padahal, Peraturan Menteri (Permen) No. 14/PRT/M 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kementerian sudah dilakukan tapi masih saja diabaikan.

Permen ini diharapkan menjadi pedoman terhadap pegawai kementerian dalam mengendalikan praktik gratifikasi. Sudah saatnya penyelewengan dalam pelaksanaan proyek utamanya sarana infrastruktur pemerintah di daerah ini diawasi secara ketat.

Bagi oknum yang ditemukan bertindak menyelewengkan uang negara khususnya dalam penanganan proyek, wajib diproses seusai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Oknum konraktor yang tidak becus dalam menangani proyek milik pemerintah di daerah ini, patut dievaluasi.

Jika penyimpangan dilakukan benar adanya maka instansi pemerintah terkait jang sungkan untuk memberikan sanksi kepada rekanan (kotraktor) beserta perusahaannya.

Dalam konteks penegakkan hukum berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Maluku, khususnya dalam paket proyek pemerintah, aparat penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan KPK kiranya lebih fokus dan berkomitmen untuk menindak para penyeleweng uang negara itu.

Mencegah kejahatan korupsi dalam pekerjaan proyek sejatinya pengawasan dilakukan lebih ketat, agar oknum tertentu dalam menangani proyek tidak se-enaknya bertindak melanggar ketentuan.

Anggaran negara wajib diselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan daerah secara nyata. Bukan dinikmati secara haram oleh oknum kontraktor maupun oknum ASN dan pejabat. (*)

Tinggalkan Komentar