Metropolis

Soal BOSDA, Bagian Keuangan Bertanggung Jawab

Ilustrasi

AMBON, SPEKTRUM –  Kepala SMK Negeri 7 Ambon, Syaiful mengatakan, persoalan tidak dicairkannya dana Bantuan Opersional Sekolah Daerah (BOSDa) hal ini ditanyakan ke Bagian Keungan Pemerintah Provinsi Maluku.

”Jangan tanyakan ke saya, tanyak ke Bagian Keuangan,” ucapnya singkat saat Spektrum, Selasa, (14/05/2019), mencoba meminta komentarnya di Ambon.

menyinggung soal dana tersebut diterima? namun dirinya hanya tersenyum dan tidak mau berkata-kata, seolah enggan berbicara soal anggaran yang telah masuk Pagu Anggaran Pendidikan di Provinsi Maluku, karena sudah ditetapkan pada APBD tahun 2018.

Diketahui, dana BOSDa tahun 2018 untuk triwulan ke III sebesar Rp.11 miliar tidak dicairkan ke SMA, SMK dan SLB yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota di Maluku.

Tidak dicairkan dana pendidikan yang ada di APBD Provinsi Maluku, tentunya menjadi persoalan untuk sekolah-sekolah, tetapi juga untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kendati dapat dipertangungjawabkan hal itu tidak menjadi masalah.

Jumlah siswa di Maluku yang wajib menerima dan BOSDa kurang lebih 9000 siswa yang dijatahkan 1 siswa menerima uang sebesar Rp.500,000 perbulannya. Ada kurang lebih Rp.45 miliar dana BOSDa yang dialokasikan untuk satu tahun anggaran.

Hanya saja, jika triwulan IV, yakni bulan Oktober, November dan Desember tidak dicairikan, maka kurang lebih Rp.11 miliar tidak dirasakan oleh siswa-sisiwi SMA, SMK dan SLB se-Maluku.

Menanggapi persoalan ini, banyak pihak mulai menaruh cibiran negatif terhadap proses dan pelaksanaan pendidikan di Maluku. Akademisi juga angkat bicara soal pendidikan yang anggarannya tidak tersalurkan dengan baik.

”Jika memang ada, mestinya kejadian ini tidak perlu terjadi. Harusnya biaya untuk pendidikan disalurkan, apalagi sudah ada dalam APBD Maluku, yang disahkan bersama. Yah, silahkan pihak berwajib yang mengusutnya,” kata Dosen FISIP UKIM, Hobart Soselisa kemarin.

Dia tidak menyangka, kalau anggaran BOSDa Maluku untuk 11 kabupaten/kota yang diberikan kepada SMA, SMK dan SLB se-Maluku, biayanya ditahan atau tidak dicairkan selama triwulan itu.

”Saya belum memastikan, alasan apa sampai Dinas Pendidikan Provinsi Maluku tidak mencairkanya,” akuinya sembari meminta dinas bersangkutan memberikannya. (S-04)

Tinggalkan Komentar