Selamat Pagi

Stop Menghalalkan Segala Cara

Usman Yusuf Pelenusa

Pemilu merupakan mekanisme demokratis demi mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Rakyat memilih pemimpin dan memberikan mandat kepada yang terpilih mengelola negara/daerah untuk kepentingan rakyat.

Saat ini sudah tidak relevan lagi bangunan dinasti politik dipertahankan. Sebab dinasti politik itu hanya mempertahankan jaringan patronase, kekayaan dan dalam serta mempertahankan kekuasaan. Jika Politik dinasti tetap diberikan ruang, tentunya proses demokrasi yang dibangun negeri ini akan mengalami penyumbatan.

Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah. Meluasnya dinasti politik telah melemahkan tatanan demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia.

Esensi pemilu demokratis harus dipahami oleh seluruh warga negara utamanya para calon anggota legislatif elite parpol serta perangkat negara, agar relevan dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Praktek kecurangan dalam Pemilu 2019, semestinya pihak Bawaslu harus sigap serta tegas menyikapinya. Pelanggaran yang dibuat oknum caleg beserta elite parpol, sepatutnya ditindak sesuai mekanisme yang ada.

Bawaslu wajib netral tidak boleh memihak kepada orang dan partai politik tertentu, sebaliknya harus jauh dari intervensi pihak mana pun. Pemilu 2019 prosesnya harus bertumpu pada koridor atau peraturan perundang-undangan berlaku. Semua peserta wajib mematuhinya.

Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara dan pengawas wajib netral. Keberpihakan kepada caleg dan parpol tertentu, hanya akan merusak nilai-nilai demokrasi.

Para caleg dan elite parpol semestinya jangan melakukan kampanye hitam nan terselubung, di mana hanya dibaluti syahwat alias nafsu untuk sekedar berkuasa. Sebab dengan Pemilu, rakyat berharap ada wakil rakyat yang terpilih untuk menjembatani aspirasi mereka.

Bawaslu harus menjaga integritasnya. Hal ini penting, karena belajar dari pengalaman, pelaksanaan pemilu masih rentan dengan praktek kecurangan. Hal ini pun masih terjadi dalam kampanye Pemilu 2019. Kasus tersebut sudah terjadi di kabupaten Seram Bagian Barat.

Antispasi kecurangan dalam pemungutan suara sejatinya pengawasan harus ekstra ketat lagi dilakukan oleh Bawaslu. Oknum atau pelaku yang berbuat curang wajib ditindak sesuai prosedur yang berelaku.

Potensi pelanggaran masih rentan di mana mudah dipraktekan oleh oknum tertentu, bisa saja oknum birokrat hingga kepala daerah. Untuk itu Bawaslu dan KPU harus peka di lapangan.

Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, seluruh prosedur harus ditaati oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Rakyat butuh pendidikan politik yang menyehatkan. Stop menghalalkan segala cara hanya sekedar ingin berkuasa. (*)

Tinggalkan Komentar