Amboina

Tangan ‘Siluman’ Bikin SK Penjabat Negeri Hatalai

Ilistrasi

AMBON, SPEKTRUM – Diduga kuat ada tangan orang-orang yang sengaja membuat SK perpanjangan Pejabat Negeri Hatalai. Tangan tak kentara alias tangan ‘siluman’ yang tidak bisa dilihat, lantaran rapinya permainan yang diperan pihak-pihak tertentu. Lalu masyarakat tak puas dan memberi luapan tak senang.

Kondisi akan hadirnya penjabat Raja di Negeri Hatalai kini ditanggapi serius masyarakat setempat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Negeri Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, pasca dikeluarkannya surat oleh Saniri Negeri Hatalai yang mengatasnamakan masyarakat Negeri Hatalai terkait dengan permintaan nama Pejabat Raja Negeri Hatalai.

Atas surat yang dilayangkan Saniri Negeri ke Pemerintah Kota Ambon, untuk menghadirkan pejabat lain, dan menolak perpanjangan pejabat Jhon Lainsanputty, yang nama SK perpanjangan telah diketahui masyarakat.

Koordinator Koalisi Masyarakat Negeri Hatalai, Semy atau Muel Salamena kepada Spektrum baru-baru ini di Ambon menuturkan, kehadiran Penjabat Raja Negeri Hatalai adalah kewenagan Walikota Ambon, karena penjabat adalah ASN.

Namun yang mesti diperhatikan, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Anggota Saniri Negeri Hatalai dengan membawa-bawa nama masyarakat adalah hal yang tidak bisa diterima, dan sangat menyingung. Sehingga atas ketidakpuasan tersebut, maka terbentuklah koalisi yang adalah kumpulan anak anak negeri untuk menyuarakan dan memperbaiki keganjilan yang ada di Negeri Hatalai.

“Kami minta, apa yang dilakukan Saniri Negeri mestilah dijelaskan, agar masyarakat puas. Dan langkah untuk meminta memberikan penjelasan telah dilakukan dengan penyuratan yang dilakukan pihak koalisi,” ucapnya.

Namun yang terjadi, justeru pihak Staf Pemerintah Negeri hanya menyodorkan Sekretaris Negeri Hatalai untuk melakukan audiens, sehingga tidak ada kata sepakat dan akan dilakukan Jumat (22 Maret 2019) besok, dengan menghadirkan semua unsur.

“Kami ingin membangun negeri. Dan untuk hal dimaksud, proses mestilah sesuai dengan aturan, dan sebagai masyarakat memiliki hal untuk melakukan pengawasan, kritik atau hal lain, agar mekanisme berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan kaedah yang berlaku,” jelasnya.

Sebelumnya pihak Koalisi Masyarakat Negeri Hatalai, melayangkan surat ke Pemerintah Kota Ambon dan tembusan disampaikan ke Bagian Pemerintahan yang isinya mengabaikan surat yang dilayangkan oleh Saniri Negeri Negeri, karena bukan merupakan aspirasi masyarakat.

Namum yang terjadi informasi SK calon Penjabat Negeri yang diminta oleh pihak Saniri Negeri akan diluncurkan, sehingga cukup membuat resah dan seakan menciptakan polemik.

“Jangan mencipatkan polemik, sebelum dilakukan audiens dengan semua unsur. Karena jika hal ini dilakukan, maka proses pembangunan di negeri akan terganggu. Apalagi telah ada penandatangan petisi oleh 5 Ketua RT dari 6 RT yang ada di Negeri Hatalai, termasuk penolakan oleh Mata Rumah Parenta,” tandasnya.

Untuk itu, Muel meminta agar Pemkot Ambon dapat arif dan bijaksana menanggapi persolan ini, sehingga kisruh dan polemik yang kini terjadi dapat diredahkan, dengan cara untuk memfasilitasi semua usur pemerintahan dan pemerintahan adat, agar duduk bersama guna penyelesaian.

Dipastikan juga, akan dilakukan penyuratan ke DPRD Kota Ambon guna  membahas masalah ini, jika tidak ada langkah bijak dari Pemerintah Negeri, Kecamatan, bahkan Pemerintah Kota Ambon.(S04)

Tinggalkan Komentar